Memasuki Usia 79 Tahun Kemerdekaan, Masih Banyak Permasalahan Bangsa Yang Harus Dibenahi

Catatan: Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)

Indonesia genap memasuki usia 79 tahun kemerdekaan, dan hanya tinggal menghitung hari kita akan merayakannya.

Paling tidak ada sejumlah masalah dasar yang harus ditangani segera oleh pemerintahan baru nanti. Beragam persoalan bangsa ini tidak lepas dari penanganan pemerintah lama yang belum optimal sejak era reformasi digulirkan.

Permasalahan pertama adalah penegakan hukum. Kedua adalah peraturan hukum yang tumpah tindih dan belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, persoalan pendidikan. Keempat persoalan korupsi yang semakin masif. Keempat, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dan berkelanjutan. Kelima, tata kelola BUMN dimana sebagian terus merugi.

Bangsa ini jika dilihat dari pandangan umum seperti baik – baik saja tetapi jika ditelisik dan diamati secara mendalam, banyak hal yang patut dibenahi oleh para pemangku jabatan di Republik ini.

Persoalan penegakan hukum merupakan masalah paling mendasar. Meskipun beragam upaya telah dilakukan, semua survei indeks tentang kepuasan atas kinerja penegakan hukum masih memberikan ”angka merah” dan kategori rendah. Ini yang harus dicermati oleh pejabat agar menjalankan fungsinya dengan benar.

Benang merah yang mendasari fenomena aparat penegak hukum ini disinyalir kuat adalah persoalan integritas dan independensi aparat penegak hukum. Pelaksana hukum gagal menegakkan hukum di wilayah internal mereka. Sumber pemasukan ilegal masih terjadi dengan alasan ”anggaran operasional terbatas”. Praktik suap dan korupsi pun tetap mengakar.

Dalam bidang pendidikan, masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.

Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi.

Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan harus terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dan sanggup menghadapi tantangan jaman.

Persoalan tata kelola BUMN juga masih harus dibenahi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, berperan vital dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan sektor ekonomi. Namun, meski posisinya strategis, BUMN seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat potensinya.

Salah satu kritik masyarakat yang sering diarahkan kepada BUMN adalah inefisiensi operasional. Banyak BUMN yang memiliki struktur birokrasi yang berbelit-belit, proses yang tidak efisien, dan teknologi yang ketinggalan zaman. Hal ini tidak hanya memperlambat operasi tetapi juga meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya mengurangi daya saing BUMN.

Isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang sering terjadi di beberapa BUMN. Ini bisa berupa kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam perekrutan dan promosi, serta penyelewengan dana. Korupsi mengikis kepercayaan publik serta merugikan keuangan negara dan perusahaan itu sendiri.

Kurangnya transparansi dalam operasional dan keuangan adalah penyebab utama berbagai masalah di BUMN. Ini menciptakan ruang bagi tindakan koruptif dan keputusan yang tidak efisien karena tidak ada kontrol yang cukup dari masyarakat atau lembaga yang relevan.

Ini yang harus menjadi renungan kita bersama. Bila para pemimpin bijak dan amanah dalam mengelola bangsa ini, Indonesia akan menjadi negara yang maju, sejahtera, toto titi tentrem kerto raharjo, sebagai wujud terciptanya negeri yang gemah ripah loh jinawi.

Seorang pemimpin sejati adalah yang mampu mendengar suara rakyat dan mengambil tindakan yang tepat. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara.

*) Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia