Kondisi Saling Mengunci Antara Jokowi-Gibran Versus PDI Perjuangan

Oleh: Andre Vincent Wenas *)

Pada hari Selasa, 17 Desember 2024 kabarnya PDI Perjuangan akan melakukan pemecatan terhadap 27 kadernya, alasannya karena melanggar kode disiplin partai.

Dan Kompas.com per Minggu, 15 Desember 2024 sekitar jam 19.00 hari ini merilis berita di kanal YouTube bahwa yang bakal termasuk dipecat adalah Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution. Menggemparkan, namun kurang akurat!

Pertama, soal Bobby Nasution, ia sudah resmi mengundurkan diri dan pindah ke Partai Gerindra pada bulan Mei 2024. Bobby memutuskan bergabung Partai Gerindra jelang Pilkada Sumut 2024, setelah hubungan dengan PDI Perjuangan berakhir.

Musababnya Bobby dinilai telah melanggar aturan partai karena mendukung paslon yang tidak didukung PDI Perjuangan. Pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan mengusung Ganjar-Mahfud, sementara Bobby Nasution ada di pihak Prabowo-Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju.

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Medan kemudian mengusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat agar memecat Bobby Nasution dari posisinya sebagai kader.

Kedua, soal Jokowi dan Gibran. Rupanya Kompas.com hanya mengutip kata-kata “bersayap” dari Sekjen Hasto yang bilang mereka berdua sudah “tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan”, tapi tidak ada kata “dipecat” yang keluar dari mulut Megawati.

Lagi pula sampai detik artikel ini ditulis, tidak ada surat pemecatan yang ditandatangani oleh Hasto sendiri dan Megawati. Surat seperti yang diperuntukan bagi tokoh-tokoh lainnya yang keluar dari PDI Perjuangan dimana ada tanda tangan Megawati dan Hasto.

Apakah nanti pada Selasa, 17 Desember 2024 saat pemecatan 27 kadernya itu bakal ada nama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari daftar yang ikut dipecat? Kalau ya, dan ada surat pemecatan yang ditandatangani Ketum dan Sekjen, maka resmi Jokowi dan Gibran “tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan”.

Dan kemungkinan besar, berdasarkan SK Pemecatan itu, Jokowi dan Gibran akan segera mengembalikan KTA-nya. Persoalan administratif yang selama ini mengundang banyak spekulasi beres dengan sendirinya.

Tinggal lagi kita menonton serial kelanjutannya, apa kira-kira dampak politiknya bagi PDI Perjuangan? Dan juga dampaknya terhadap Jokowi dan Gibran. Positif-kah? Negatif-kah? Atau biasa-biasa saja?

Kalau kita mengikuti penuturan pengamat politik Josef Herman Wenas di Ruang Konsensus dalam kanal “Zulfan Lindan Unpacking Indonesia” di YouTube, 11 Desember 2024, di situ dipaparkan penafsirannya terhadap fenomena “mengapa Jokowi belum juga mengembalikan KTA (kartu tanda anggota), dan sebaliknya mengapa PDI Perjuangan belum kunjung mengeluarkan surat pemecatan”.

Fakta ini menunjukkan adanya semacam situasi “interlocking” (saling mengunci) diantara kedua belah pihak. Sampai detik ini tak ada yang bergerak, tapi entah apa yang bakal terjadi pada Selasa, 17 Desember 2024 nanti?

Akan halnya dengan Jokowi, kita sudah dapat jawabannya dari Jokowi sendiri, katanya: “berarti partainya perorangan”.

Apakah bakal ada kejutan dari Bu Mega? Kita hanya bisa menunggu. Paling tidak sampai Selasa nanti, situasi “interlocking” ini masih berlanjut ataukah berakhir dengan pemecatan.

Tiap pilihan langkah tentu dengan konsekuensinya masing-masing. Bagi Jokowi dan Gibran nampaknya memang tak ada ruginya (nothing to lose). Gibran sibuk sebagai wakil presiden, dan Jokowi terus membantu Presiden Prabowo manakala diminta.

Sementara pihak PDI Perjuangan, akan kehilangan kadernya yang saat ini menyandang jabatan wakil presiden, dan juga kehilangan salah seorang kader terbaiknya yang telah berjasa besar terhadap Indonesia.

Disamping isu tentang “konflik internal” di tubuh PDI Perjuangan. Kita tidak akan mencampuri terlalu dalam soal ini. Dengar saja dari pengamat.

Jakarta, Minggu 15 Desember 2024

*) Andre Vincent Wenas, pemerhati masalah ekonomi dan politik