Pemkab OKU Selatan Fokus Benahi Inventarisasi dan Keuangan Desa
NUSANTARANEWS.co, Muaradua – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan aktif mengikuti Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Wilayah Indonesia Bagian Tengah Tahun 2024 yang digelar secara daring, Jumat (15/11/2024).
Acara ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan efisien.
Workshop yang diinisiasi oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP ini membahas pengadaan barang dan jasa, perpajakan, serta pengelolaan aset desa.
Sekretaris Inspektorat OKU Selatan Bukri, S.E., M.M., bersama perwakilan Bapenda, Camat Muaradua, dan Camat Buay Rawan menghadiri kegiatan tersebut dari Aula Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan.
BPKP Soroti Masalah Tata Kelola Desa
Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Raden Suhartono, memaparkan berbagai tantangan pengelolaan keuangan desa. Ia menyoroti lemahnya inventarisasi aset desa, yang baru dilakukan oleh 21,23% desa, serta kasus fraud yang masih sering terjadi.
Sejak 2019, tercatat 164 kasus pekerjaan fiktif senilai 43,7 miliar, 377 kasus kekurangan volume senilai 80,7 miliar, dan 54 kasus mark-up senilai 3,9 miliar.
“Rendahnya kepatuhan inventarisasi aset desa menjadi salah satu penyebab utama tata kelola desa yang belum optimal,” ujar Suhartono.
Diskusi Panel Tingkatkan Wawasan Pengelolaan Desa
Diskusi panel menghadirkan narasumber berpengalaman diantaranya Shandra (Kemendagri) – Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Desa setelah Revisi UU Desa, Angga S. Dhaniswara (Kemenkeu) – Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa yang Berkualitas, Fauqi Achmad Kharir (BPKP) – Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Diskusi dipandu oleh Iwan Ari Sulistiyono, Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Wilayah II.
Pemkab OKU Selatan menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa.
Dengan pelatihan dan evaluasi ini, diharapkan desa-desa di OKU Selatan mampu mengelola keuangan dan aset dengan lebih transparan, efektif, dan sesuai regulasi.
Workshop ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.
( YL )
