Pengamat: Bobby Nasution berpeluang bawa perubahan besar di Pemprov Sumut
NUSANTARANEWS.co, Medan — Hasil quick count sejumlah lembaga independen menunjukkan pasangan Bobby Nasution-Surya unggul signifikan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Dengan perolehan lebih dari 62 persen suara, mereka melampaui pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang meraih sekitar 37 persen suara.
Sejumlah pihak pun menilai Bobby dan Surya perlu segera mempersiapkan program kerja serta langkah strategis untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan berdampak.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Sumatra Utara (USU) Indra Fauzan juga menekankan pentingnya konsolidasi internal selama masa transisi. Hal ini diperlukan agar visi dan misi Bobby Nasution dapat diterjemahkan dengan baik oleh birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
“Konsolidasi internal menjadi langkah utama untuk memberikan gambaran perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi mereka. Semua itu harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah,” ujar Indra dalam siaran persnya, Sabtu (30/11/2024).
Indra mengingatkan, kepemimpinan yang tidak solid dapat membuat birokrasi kebingungan dalam menjalankan program kerja. Konsolidasi juga perlu disertai pembenahan isu-isu prioritas, seperti infrastruktur dan koordinasi antarpemerintah.
Menurut Indra, Bobby perlu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, termasuk jalan provinsi yang belum optimal. Dia berharap, pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, seperti Nias, mendapat perhatian khusus.
“Pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, harus menjadi prioritas. Banyak daerah terpencil yang masih sulit diakses,” tambahnya.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga harus diperbaiki. Indra menilai, selama ini kurangnya sinkronisasi sering menjadi hambatan pembangunan.
“Pemprov tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kabupaten atau kota,” tegasnya.
Bobby juga dinilai memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi politik. Jaringan politik yang luas hingga tingkat nasional serta hubungan baik dengan pemerintah pusat diyakini dapat mempermudah pengalokasian anggaran untuk melanjutkan proyek strategis nasional.
“Dengan komunikasi yang baik, sejumlah proyek, seperti pembangunan Tol Kisaran-Rantau Prapat dan Dumai-Pekanbaru, bisa dilanjutkan,” ujar Indra.
Indra juga berharap Bobby dapat menjadi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan konsep ekonomi hijau dan biru. Hal ini sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Meritokrasi harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Bobby perlu membuktikan bahwa pemerintahannya berbeda dari (pemerintahan) sebelumnya,” ucapnya.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, Fakhrur Rozi, menilai, pengalaman Bobby sebagai wali kota Medan akan membantunya dalam mengelola Pemprov Sumut. Namun, tantangan di tingkat provinsi lebih kompleks dibandingkan di tingkat kota.
“Kondisi geografis dan demografis Sumut yang beragam memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen pembangunan sangat menentukan keberhasilan pemerintahan,” tuturnya.
Rozi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah. Salah satu contoh adalah program Makan Bergizi Gratis yang dapat didukung melalui alokasi anggaran daerah dan keterlibatan industri di Sumut.
Terkait masa transisi, Rozi optimistis bahwa prosesnya akan berjalan lancar, apalagi Pemprov Sumut telah lebih dari satu tahun dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur.
“Kepentingan politik lama relatif sudah tereduksi sehingga transisi pemerintahan akan lebih mudah. Pengumuman resmi dari KPU tinggal menjadi formalitas untuk memulai langkah konkret,” katanya.
Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, Bobby Nasution diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi Sumatra Utara. Tidak hanya dari segi pembangunan fisik, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ujarnya, seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).
(KTS/rel)
