Dr. Suriyanto Pd: Status Polri Jangan Dijadikan Polemik Untuk Komoditas Politik
NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Belakangan ini ramai di publik mengenai wacana Polri dibawah naungan TNI atau Kemenndagri. Hal ini diserukan oleh satu partai politik yang pernah mengkader Presiden RI ke 7 dan berakhir dengan perpecahan.
Mensikapi polemik ini, akademisi Dr. Suriyanto Pd, SH,MH,M.Kn, turut angkat bicara.
“ Perdebatan pun tak dapat di hindari baik antara pengamat, insan politik dan yang lainnya, seperti sama-sama kita ketahui bahwa Polri institusi penegak Hukum dengan pelatihan sama dengan TNI dan dipersenjatai,” kata Suriyanto melalui keterangan, Senin [16/12/2024]
“ Sebenarnya jelas dan terang bahwa Polri jika tidak di bawah Presiden sebagai jenderal tertinggi bintang lima di NKRI ya di bawah TNI, hal ini sebenarnya jelas dan terang tidak perlu dijadikan polemik, hingga ada istilah parcok alias partai coklat,” sambungnya
Menurut Suriyanto, jika kita dapat berfikir secara jernih tanpa ada unsur like and this like institusi Polri sebagai penegak hukum yang dipersenjatai ya dikembalikan di TNI tidak ke Kemendagri.
“ Ini sudah salah kaprah, Polri tidak bisa dikembalikan ke Kemendagri. Jika ke Kemendagri ya jadi PNS saja tidak perlu untuk masuk jadi Polri latihan seperti TNI sederhana saja berfikirnya. Urusan tudingan Polri diakomodir pada pemilu itu semua terpulang kepada Pemimpin dan juga politik,” tuturnya.
Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia ini menilai, sebenarnya polemik pada pemilu yang terjadi ini jika kita bicara jujur hulu dan hilirnya itu ada di partai Politik.
“ Jadi sebenarnya bukan masalah Polri dibawah Presiden atau TNI tatapi bagai mana sistem politik Indonesia dapat dijalankan dengan baik, misalnya tidak terjadi politik uang yang di lakukan oleh oknum parpol atau juga perintah yang dilakukan oleh oknum ketum parpol, lakukan pendidikan politik yang baik dan benar terhadap masyarakat,” ungkap Suriyanto
“ Harusnya semua parpol juga sadar bahwa institusi Polri dengan menggunakan uang negara dari rakyat mereka kerjanya jelas, tetapi coba di buka secara jelas inikan era demokrasi apakah semua parpol sudah semua bekerja signifikan untuk rakyat dan berapa uang dikeluarkan anggaran negara uang dari rakyat, dari mulai tingkat DPRD 1 dan 2 serta DPR RI ini seharusnya yang harus dikaji oleh parpol, karena ingat semua katanya bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
[nug/red]
