Anggota Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Lakukan Audit Penerapan Harga Gas Alam Dalam Negeri

NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Pemerintah menyatakan masih terus mengkaji kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) 6 Dollar Amerika per MMBTU untuk tujuh sektor industri. Dimana sebelumnya, sempat mencuat wacana untuk menghapus subbsdi HGBT. Padahal, seperti diketahui, gas merupakan salah satu komponen biaya utama dalam bidang industri.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan sudah waktunya pemerintah harus melakukan audit pada penerapan harga gas alam di dalam negeri, baik yang untuk industri maupun untuk rakyat. Karena harga gas Indonesia saat ini sudah terlalu tinggi, jika dibandingkan dengan harga gas alam internasional, yaitu 3,21 Dollar Amerika per MMBTU.

“Kita ini salah satu penghasil gas alam yang terbesar di dunia, bahkan baru saja di temukan sumber gas di Aceh yang jauh lebih besar 18 kali lipat dari yang di hasilkan di Arab Saudi, seharusnya harga gas alam di Indonesia sama dengan yang diberlakukan di Arab Saudi yaitu 0,5 Dollar Amerika per MMBTU,” kata Bambang Haryo, Senin (16/12/2024).

Ia menyebutkan harga gas industri yang disubsidi hanya untuk 7 sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet adalah 6 USD per MMBTU. Sementara yang tidak mendapatkan subsidi mayoritas produk industri adalah 11-12 Dollar Amerika per MMBTU tergantung klasifikasi industrinya.

“Ini sangat mahal dan tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga gas industri di Malaysia adalah 4,5 Dollar Amerika per MMBTU, harga gas industri di Thailand adalah 5,5 Dollar Amerika per MMBTU dan harga gas industri di Vietnam sekitar 6,39 Dollar Amerika per MMBTU. Padahal Thailand dan Vietnam bukan penghasil gas alam. Bagaimana industri kita bisa bersaing di domestik maupun internasional jika harga gas alam untuk industri di Indonesia 2 sampai 3 kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut,” ujarnya.

Apalagi di sektor pertanian, lanjut Bambang Haryo, industri pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam. Kalau harga subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal, maka harga pupuk akan meningkat tajam bisa-bisa 2 kali lipat, dan ini tentu akan menyulitkan produksi pertanian di Indonesia dan harga beras yang saat ini sudah sangat mahal akan menjadi jauh lebih mahal.

“Saya yakin pemerintah Prabowo Gibran akan memperhatikan kondisi ini, untuk tidak mencabut subsidi HGBT dan bahkan akan mempertimbangkan harga gas alam untuk industri menjadi 6 Dollar Amerika per MMBTU untuk semua jenis industri. Saya yakin, ini merupakan harapan kita semua, dimana harga gas kita bisa sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sehingga harga produk industri akan murah dan daya beli masyarakat kembali meningkat,” ujarnya lagi.

Dan tentunya, langkah tersebut, akan lebih meningkatkan iklim usaha industri yang ada di Indonesia untuk tidak mati maupun berpindah ke negara lain. Jika hal itu terjadi, maka dipastikan angka pengangguran akan meningkat tajam dan akan berdampak juga paa pertumbuhan ekonomi.

“Dengan iklim usaha yang sehat, diharapkan akan semakin banyak investasi dan industri dari negara lain yang berminat masuk ke Indonesia. Sehingga ekonomi bertumbuh sesuai target yang diinginkan Presiden Prabowo yakni 8 persen dan serapan tenaga kerja meningkat. Karena itu, besar harapan saya, dan juga seluruh pelaku industri, agar pemerintah bisa mengkaji dan menghitung ulang terapan harga energi gas untuk industri dan rumah tangga masyarakat secara akurat. Bila perlu, audit Pertamina dan PGN, untuk mengetahui harga gas yang sebenarnya,” pungkas Bambang Haryo.

[ran/red]